Pada 2 Maret 2022 lalu, Pemerintah Provinsi Bali mengadakan pertemuan virtual dengan Jakarta Smart City, terkait pengembangan transformasi digital di lingkup pemerintahan, untuk melayani masyarakat secara lebih efisien dan efektif. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih dulu menerapkan konsep kota cerdas. Dari pertemuan ini diharapkan, Pemprov Bali dan Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City dapat berkolaborasi membangun Bali menjadi provinsi yang mengedepankan transformasi digital.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) JSC, Yudhistira Nugraha, beserta tim Jakarta Smart City. Ingin tahu lebih lengkap poin-poin yang dibahas sepanjang pertemuan? Yuk, mari kita simak artikel berikut.
Di Balik Inisiatif Transformasi Digital Provinsi Bali
“Ilmu pengetahuan dan teknologi digital berkembang pesat di Bali,” ucap Wayan Koster membuka percakapan siang hari itu. Gubernur Bali ini menyadari, budaya digital telah merasuki masyarakat Bali, sehingga mengubah cara berperilaku dan berkomunikasi antar individu. Hal ini terlihat mulai dari maraknya pegiat media sosial di tengah jumlah penduduk Bali yang tergolong sedikit, hingga cara mereka menjalani kehidupan dengan memanfaatkan teknologi digital.
Pemerintah Provinsi Bali pun berupaya mengelola dan mengembangkan potensi ini, agar dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Pulau Dewata. Karena itu, transformasi digital tak hanya diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, namun juga perlu diterapkan dalam sektor pemerintahan. Dengan implementasi transformasi digital dalam manajemen pemerintahan, diharapkan pelayanan masyarakat dapat lebih efektif, efisien, dan bebas dari tindakan penyelewengan/penyalahgunaan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terbantu dalam mengurus berbagai keperluannya secara lebih optimal.
Sudah Sejauh Apa Transformasi Digital di Bali Saat Ini?
Secara bertahap, Pemerintah Provinsi Bali merancang percepatan transformasi digital untuk publik dan berbagai sektor ekonomi serta mendorong Pulau Dewata sebagai Smart Island. Sistem ini akan selesai pada 2022 dan diperkirakan dapat diimplementasikan pada 2023 mendatang. Agar visi tersebut dapat berjalan optimal, Pemprov Bali membentuk tim percepatan transformasi digital yang khusus menangani hal itu. Lalu, inovasi apa saja yang sudah digarap sejauh ini?
Menjawab hal tersebut, Wayan sadar betul bahwa transformasi digital tak mungkin bisa dimulai tanpa aksesibilitas digital masyarakat yang merata. Oleh sebab itu, saat ini Pemprov Bali sedang meningkatkan aksesibilitas digital. “Kami sudah memasang Wi-Fi gratis di 1.800 titik, mencakup desa-desa, rumah sakit, puskesmas, SMA/SMK, bahkan destinasi pariwisata di Bali,” ungkapnya.
Tak hanya soal aksesibilitas, ternyata semua data dan layanan milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bali pun sudah terintegrasi melalui aplikasi yang dikembangkan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali. Dalam pengembangan aplikasi ini, Pemprov Bali turut menggandeng perguruan-perguruan tinggi di Bali untuk berkolaborasi. “Sejauh ini, penerapan sistem pemerintah dan layanan publik berbasis elektronik berjalan sangat baik. Masyarakat sudah dapat menikmati layanan perencanaan penganggaran, relasi bantuan, usulan program dari masyarakat, dan urusan kepegawaian secara online,” ujar Wayan.
Berbekal transformasi digital yang berhasil diadaptasi pemerintah dan diterima masyarakat, Pemprov Bali mendapatkan penilaian Sangat Baik dalam Sistem Penilaian Berbasis Elektronik . Tentu ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari inovasi baru untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan di Bali.
Rencana Mendatang Transformasi Digital
Tak berhenti dengan 1.800 titik akses Wi-Fi gratis untuk masyarakat Bali, ke depannya, inovasi ini akan terus dikembangkan dengan meningkatkan kapasitas akses, agar mempercepat transformasi digital. Selain itu, Pemprov Bali juga akan memetakan titik-titik blank spot, yakni area yang belum terjangkau jaringan internet, untuk menjadi kawasan yang 100% terjangkau jaringan, sesuai program Pemprov Bali pada 2022 ini.
Sejatinya, transformasi digital perlu diterapkan secara merata. Sayangnya, perkembangan transformasi digital di Bali masih lebih pesat di hilir daripada di hulu. “Tahun ini, kami akan lebih kembangkan lagi di hulu, bisa dengan pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi produk,” kata Wayan. Salah satu sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan di hulu adalah ekonomi kreatif dan ekonomi digital, seperti produksi animasi dan lain-lain. Pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, tentu dapat terlibat untuk berkolaborasi. Karena itu, Pemprov Bali mengajak seluruh pegiat, pelaku, serta komunitas masyarakat yang tertarik dan mampu di bidang ekonomi kreatif serta digital, untuk dapat berpartisipasi membangun percepatan digital Pulau Dewata.
Mengadaptasi Transformasi Digital dari Kota Jakarta
Seperti sudah disampaikan, tujuan dari kunjungan virtual ini untuk membuka ruang diskusi serta kolaborasi antara Bali dan Jakarta untuk menciptakan Bali Smart Island. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan beberapa poin terkait implementasi transformasi digital, yang sekiranya dapat menjadi bahan adaptasi untuk Provinsi Bali.
Poin pertama yang dibahas Yudhistira Nugraha adalah mengenai pendekatan dalam implementasi transformasi digital. Agar dapat memaksimalkan pelayanan digital kepada masyarakat, perlu digunakan tiga pendekatan, yakni business-outcome, technology-futurecity hub, serta experience. Pendekatan business-outcome berorientasi pada bagaimana pemerintah fokus kepada outcome, infrastruktur, regulasi, dan lain-lain. Technology-future city hub berorientasi pada bagaimana membangun peradaban digital, misalnya dengan berkolaborasi bersama Jakarta untuk mengembangkan extended future city hub. Sementara pendekatan experience berkenaan dengan pemahaman terhadap customer dan bagaimana cyber-space di Bali dapat dikembangkan, sehingga orang bisa membangun bisnis virtual dengan entitas Bali. Ketiga pendekatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Pemprov Bali dalam upaya percepatan transformasi digital.
Selanjutnya, Yudhistira memaparkan pula konsep Jakarta Smart City. JSC memiliki visi untuk mewujudkan kota Jakarta yang maju, dengan pelayanan publik berbasis IT (Information Technology) yang menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif. Adapun misinya untuk menjadi lembaga pelayanan yang menciptakan tatanan kota berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Konsep smart city yang diusung memiliki nilai yakni:
Peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta melalui pemanfaatan teknologi yang positif dan inklusif untuk semua;
Pertumbuhan ekonomi dengan memicu kreativitas dalam menciptakan ide dan regenerasi ekonomi baru yang mengarah pada perbaikan kehidupan masyarakat;
Lingkungan yang berkelanjutan di mana Jakarta adalah kota yang maju, tanpa melupakan kelestarian lingkungan, bebas polusi, dan sumber daya lingkungan yang dikelola dengan baik; serta
Tujuan untuk menciptakan ekosistem cerdas 4.0 yang berkelanjutan dan kolaboratif.
Transformasi digital di Jakarta tak hanya persoalan teknologi, tetapi juga aspek new leadership dan digital leadership dengan keinginan untuk bertransformasi serta berkolaborasi. Sebab, membangun kota cerdas tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah (collaborator), melainkan juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (co-creators), dari institusi pendidikan, komunitas, hingga masyarakat.
Tanggapan Pemprov Jakarta Mengenai Transformasi Digital Bali
Menanggapi transformasi digital di Bali, Yudhistira mengungkapkan, berdasarkan riset internal, layanan publik di Pulau Dewata masih menghadapi beberapa kendala, seperti ego sektoral, sistem tertutup, penurunan kualitas, pelayanan tidak terintegrasi, data tersebar dan tidak standar, situasi pandemi Covid-19, tidak efektif dan efisien, serta mahal. Semua kendala ini menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mengintegrasikan layanan publik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan layanan publik di Bali bisa didapat dengan fokus kepada customer journey, dalam hal ini warga Bali dan siapapun yang beraktifitas di wilayah Bali. Dengan 4,3 juta jumlah penduduk Bali, ia yakin provinsi tersebut berpeluang besar untuk melakukan personalisasi layanan yang optimal kepada masyarakatnya.
Selain itu, tim Jakarta Smart City pun berharap, Provinsi Bali dapat memiliki platform sendiri, seperti JAKI di Jakarta. Yudhistira merekomendasikan empat tahap implementasi platform, yakni integrasi informasi, interaksi masyarakat, transaksi, dan transformasi digital. Dengan ini, Pemprov Bali akan memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui layanan terintegrasi yang efektif, efisien, serta lebih murah.
Pada akhir pertemuan, disepakati pula rencana selanjutnya terkait kerja sama Pemprov Bali dengan Pemprov DKI Jakarta. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta tim IT Bali akan mengadakan rapat lanjutan terkait pengimplementasian dan menindaklanjuti progres pengembangan TIK di Provinsi Bali.
Demikian ulasan mengenai kunjungan virtual Pemprov Bali dengan Jakarta Smart City. Melihat keduanya berbagi tujuan yang serupa, bukan tak mungkin Bali dan Jakarta bekerja sama menciptakan ekosistem kota cerdas pada masa mendatang. Mari kita nantikan berita baiknya. Jika kamu tertarik untuk melihat-lihat ataupun menikmati layanan publik digital terintegrasi di Jakarta, coba aplikasi JAKI sekarang juga. JAKI dapat diunduh melalui Google Play Store ataupun Apple App Store secara gratis!
112